Selasa, 08 Agustus 2017

ISKA Berada di Garda Terdepan Jaga Kemajemukan Indonesia

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hadir dalam Rapat Kerja Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Periode 2017-2021, Minggu sore, (6/8).

Menteri Jonan yang baru tiba di Jakarta usai menghadiri Asian Yout Day (AYD) ketujuh di Yogyakarta, langsung datang ke Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Cikini, Jakarta Pusat.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan ISKA periode 2017-2021,  MenteriJonan datang untuk memberi arahan kepada Pengurus Presidium Pusat ISKA, yang sejak pagi berkumpul untuk merencanakan program kerja empat tahun ke depan.

Di hadapan sekitar 40 Pengurus Presidium Pusat ISKA, Menteri ESDM ini  meminta agar kepengurusan ISKA tidak membuat program kerja yang muluk-muluk.  Yang terpenting, program kerja yang dirancang tersebut bisa dieksekusi dengan baik.

Uskup Timika mengutuk penembakan masyarakat sipil di Oneibo, Timika

Foto Ilustrasi: acta diurna - blogger
TIMIKA - Gereja Katolik Keuskupan Timika mengecam dan mengutuk penembakan masyarakat sipil di Oneibo, Kabupaten Deiyai, dalam sebuah surat Pernyataan Sikap yang ditandatangani oleh Uskup Keuskupan Timika, John Philip Saklil Pr, Jumat (04/08).

Surat pernyataan itu juga menerbitkan empat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Papua, Kapolda Papua, Komnas HAM dan DPR Papua. Rekomendasi tersebut adalah mengevaluasi kembali penempatan anggota TNI dan POLRI yang jumlahnya melebihi warga sipil, menangkap, menahan dan memproses secara hukum semua anggota POLRI yang terlibat dalam tindakan penembakan warga sipil di Oneibo Kabupaten Deiyai,  investigasi yang baik, benar, independen dan obyektif terhadap peristiwa yang terjadi  dan meminta DPR Papua menghasilkan produk hukum yang menjamin kelangsungan hidup warga masyarakat sipil dan secara khusus terhadap Orang Asli Papua.

Berikut ini adalah pernyataan sikap Keuskupan Timika seutuhnya.

Omset Menurun Hypermart Mulai Melakukan PHK Karyawan

Foto Ilustrasi: Istimewa
JAKARTA - Industri ritel dihempas kabar kurang sedap lagi dengan pemberitaan bahwa Hypermart mulai melakukan PHK besar-besaran di seluruh gerai nya di Indonesia.

Pengusaha ritel mengeluhkan omzet mereka yang turun dan berimbas pada pengurangan jam kerja hingga kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri ritel memang jauh dari stabil dan underperform.

Bahkan, pengusaha pun pesimis, industri ritel bisa tumbuh positif dan double digit untuk tahun ini lantaran daya beli di sektor mereka belum membaik dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun.

Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai, jangan terlalu melihat fenomena tersebut sebagai gejala ekobomi keseluruhan. Banyak hal lain yang memang menjadi sebuah gejala.

Darmin beranggapan bahwa bisnis supermarket besar tersebut tergerus karena adanya minimarket-minimarket. Meskipun jumlahnya belum pasti, namun Darmin memperkirakan salah satu alasannya karena orang-orang tak banyak lagi yang berbelanja di Hypermart.

“Bisa saja (lalukan PHK) karena Indomaret, Alfamart itu perkembangannya bukan main,” katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Rabu, 02 Agustus 2017

KY Usul 33 Hakim Dikenakan Sanksi

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menjatuhkan sanksi terhadap 33 hakim terlapor yang dianggap telah menyalahi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Sanksi yang diberikan berupa sanksi ringan, sedang maupun berat.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengungkapkan, usulan pemberian sanksi diputuskan dalam sidang pleno terhadap 14 laporan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dengan 33 hakim terlapor.

"Pasal 22 D ayat 1 UU No 18/2011 mengamanatkan KY untuk menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada M terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. KY telah menyampaikan usul penjatuhan sanksi terrhadap 33 hakim," kata Farid, di Jakarta, Rabu (26/7).

Farid mengatakan, KY mengusulkan pemberian sanksi ringan kepada 27 hakim. Lima hakim diusulkan mendapat sanksi sedang dan satu hakim diusulkan menerima sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.