Mengapa Tak Lagi Masuk Penjara? Mulai Januari 2026 Pelaku Kejahatan Bisa Dihukum Kerja Sosial

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — “Penjara bukan satu-satunya rumah bagi keadilan. Kadang, menyapu jalan lebih menyentuh nurani daripada mendekam dalam sunyi jeruji.”

Di suatu ruang sidang, seorang terdakwa pelanggar hukum ringan menunduk. Bukan karena takut akan vonis penjara, tapi karena ia tahu: mulai 2 Januari 2026, hukum telah berubah. Ia tak lagi harus mencium bau lembab jeruji besi. Ia akan menyapu taman kota, membersihkan selokan, atau membantu di panti sosial. Kerja sosial menjadi takdir hukum barunya.

Transformasi ini bukan sulap. Ia lahir dari rahim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Salah satu pasal revolusionernya adalah pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara untuk tindak pidana ringan.

Pidana kerja sosial adalah hukuman non-kurungan yang mewajibkan pelaku kejahatan ringan untuk melakukan kegiatan sosial tanpa upah, seperti:

• Membersihkan fasilitas umum
• Membantu di panti jompo atau panti sosial
• Menjadi relawan dalam kegiatan sosial pemerintah daerah

Tujuannya? Bukan sekadar efek jera, tapi juga pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Tidak semua pelaku kejahatan bisa “diselamatkan” dari penjara. Pidana kerja sosial hanya berlaku untuk:

• Tindak pidana ringan
• Ancaman hukuman kurang dari 1 tahun
• Pelaku bukan residivis atau pelaku kejahatan berat

Mengapa Negara Memilih Jalan Ini?

1. Penjara Sudah Sesak

Lapas kita bukan lagi tempat pembinaan, tapi gudang manusia. Overkapasitas mencapai lebih dari 200% di beberapa wilayah. Bukankah lebih bijak jika pelanggar ringan menyapu jalan daripada tidur berdesakan?

2. Efektivitas dan Efisiensi

Mengurung orang karena mencuri sandal atau melanggar jam malam? Biaya negara membengkak, hasil nihil. Kerja sosial menawarkan biaya rendah, dampak sosial tinggi.

3. Keadilan Restoratif

Hukum bukan hanya soal balas dendam. Ia tentang memulihkan, bukan menghancurkan. Kerja sosial membuka ruang bagi pelaku untuk menebus kesalahan secara nyata.

Namun, jangan buru-buru bersorak. Di negeri yang kadang hukum bisa dibeli, apakah pidana kerja sosial akan jadi celah baru bagi para pesohor dan pejabat nakal untuk lolos dari jeruji?

Apakah nanti koruptor bisa berkata, “Saya siap menyapu Monas selama seminggu, asal tak masuk bui”? Jika iya, maka ini bukan reformasi, tapi komedi hukum.

Sebagai advokat, saya menyambut baik pidana kerja sosial. Tapi saya juga tahu, niat baik tanpa pengawasan adalah jalan tol menuju penyimpangan. Maka, mari kita kawal bersama. Bukan hanya dengan pasal, tapi juga dengan nurani. Karena hukum bukan hanya soal menghukum, tapi juga menyembuhkan. (Darius Leka, S.H., M.H.)

 

#edukasihukum #pidanakerjasosial #kuhp2023 #reformasihukum #keadilanrestoratif #jangkarkeadilan #shdariusleka #jangkarkeadilan #reels #foryou #fyp #jangkauanluas #advokatbersuara @semuaorang