Girik vs Sertifikat; Ketika Selembar Kertas Tua Menumbangkan Mahkota Tanah

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Di negeri agraris ini, tanah bukan sekadar lahan. Ia adalah warisan, identitas, dan kadang—kutukan. Di balik pagar beton dan plang “Tanah Milik Pribadi”, sering tersembunyi kisah panjang tentang siapa yang lebih dulu menginjakkan kaki, menanam pohon, dan membangun rumah. Namun, ketika konflik muncul, semua berpulang pada satu pertanyaan: Siapa yang lebih berhak?

Dan di sinilah kisah klasik itu dimulai: girik tua yang lusuh melawan sertifikat yang mengilap tapi penuh tipu daya.

Girik, atau surat keterangan tanah dari desa, sering dianggap lemah. Ia bukan sertifikat hak milik, bukan pula produk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi jangan salah. Di balik kesederhanaannya, girik menyimpan kekuatan: jejak asal-usul hak dan penguasaan fisik yang nyata.

Dalam banyak kasus, girik menjadi bukti awal yang sah dalam pembuktian hak atas tanah. Ia mencatat siapa yang menguasai, sejak kapan, dan bagaimana tanah itu diwariskan atau diperjualbelikan. Ia adalah saksi bisu dari sejarah agraria rakyat kecil.

Sertifikat hak milik (SHM) adalah bukti hak yang paling kuat dan penuh. Ia dikeluarkan oleh negara, dicetak rapi, dan disimpan dalam map plastik. Tapi, apakah sertifikat selalu benar?

Sayangnya, tidak. Banyak kasus menunjukkan bahwa sertifikat bisa lahir dari proses yang cacat: manipulasi data yuridis, pengukuran fiktif, atau bahkan kolusi dengan oknum pejabat pertanahan. Dalam istilah hukum, ini disebut cacat administratif.

Dan ketika cacat itu terbukti, sertifikat bisa dibatalkan. Bahkan oleh selembar girik yang dianggap “lemah”.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa: “Sertifikat bukan bukti mutlak hak, melainkan hanya alat bukti yang dapat dibantah dengan bukti lain.”

Artinya, jika seseorang memiliki girik yang sah, ditambah bukti penguasaan fisik yang terus-menerus dan tidak pernah diganggu gugat, maka ia bisa menumbangkan sertifikat yang diperoleh secara tidak sah.

Contohnya, dalam perkara agraria di Bekasi, seorang petani yang hanya memegang girik berhasil memenangkan gugatan terhadap pemilik sertifikat yang terbukti memalsukan data penguasaan. Hakim menyatakan girik dan penguasaan fisik lebih kredibel daripada sertifikat hasil rekayasa.

Di balik banyak konflik tanah, ada satu benang merah: mafia tanah. Mereka lihai memanfaatkan celah hukum, memalsukan dokumen, dan menyulap tanah rakyat menjadi “milik sah” orang lain. Modusnya beragam:

• Pemalsuan data yuridis: Mengubah nama pemilik dalam dokumen desa.
• Pengukuran fiktif: Memasukkan bidang tanah yang tidak dikuasai ke dalam peta bidang.
• Kolusi dengan oknum BPN: Mempercepat proses sertifikasi tanpa verifikasi lapangan.

Dan ketika rakyat kecil menggugat, mereka hanya bersenjatakan girik, saksi tetangga, dan foto rumah tua. Tapi jangan salah—itulah senjata yang bisa menggugurkan mahkota palsu.

Sebagai advokat, saya selalu mengingatkan: jangan pernah remehkan girik. Ia mungkin bukan sertifikat, tapi ia adalah akar. Dan dalam hukum pertanahan, akar yang kuat bisa menumbangkan pohon yang tumbuh dari bibit curang.

Jika Anda memiliki tanah dengan girik, pastikan:

1. Rawat dokumen asli: Jangan biarkan hilang atau rusak.
2. Lengkapi dengan bukti penguasaan fisik: Foto rumah, kuitansi pembayaran PBB, saksi sekitar.
3. Segera ajukan sertifikasi: Jangan beri celah bagi mafia tanah untuk bermain.

Di pengadilan, bukan siapa yang punya kertas paling mahal yang menang. Tapi siapa yang bisa membuktikan kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari girik yang disimpan dalam lemari tua, bukan dari sertifikat yang dicetak dengan tinta licik.

Darius Leka, S.H., Seorang Advokat yang Masih Percaya pada Asal-Usul

 

#shdariusleka #jangkarkeadilan #reels #foryou #fyp #jangkauanluas @semuaorang
#edukasihukum #girikvssertifikat #mafiatanah #agraria #advokatbicara #satirehukum #tanahrakyat