Antara Sorakan dan Suara Rakyat; Membaca Hukum di Balik Riuh Kaesang

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Ketika Prabowo Subianto berkelakar soal sambutan meriah untuk Kaesang Pangarep yang “lebih ramai dari abangnya”, publik tersenyum. Tapi di balik candaan itu, tersimpan refleksi hukum dan politik tentang legitimasi, popularitas, dan hakikat representasi dalam demokrasi.

Di tengah gegap gempita HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, sebuah momen mencuri perhatian. Saat Presiden Prabowo Subianto menyapa para tokoh politik yang hadir, sorakan paling meriah justru meledak ketika nama Kaesang Pangarep disebut. “Kok lebih ramai dari abangnya ini?” ujar Prabowo, merujuk pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebuah kelakar? Mungkin. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar candaan. Setiap tepuk tangan punya makna. Setiap sorakan punya arah. Dan setiap pernyataan, apalagi dari seorang presiden, adalah sinyal.

Dalam sistem demokrasi, popularitas adalah modal. Tapi legitimasi adalah fondasi. Kaesang, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memang tengah naik daun. Ia muda, segar, dan membawa semangat baru. Namun, Gibran adalah wakil presiden terpilih—hasil dari proses elektoral yang sah.

Maka, pertanyaan hukumnya: apakah popularitas bisa menggeser legitimasi? Jawabannya: tidak. Tapi ia bisa memengaruhi persepsi publik, arah koalisi, bahkan dinamika hukum di masa depan.

Demokrasi hari ini mirip konser musik. Yang paling banyak disoraki, dianggap paling layak tampil. Tapi hukum tak mengenal decibel. Ia mengenal prosedur. Ia mengenal konstitusi. Dan ia tak bisa digoyang oleh sorakan, sekeras apa pun.

Namun, ketika sorakan menjadi alat ukur, kita patut waspada. Karena bisa jadi, hukum sedang dipinggirkan oleh popularitas. Dan itu berbahaya.

Sebagai advokat, saya ingin mengingatkan: representasi politik bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Pemimpin dipilih bukan karena sorakan, tapi karena visi, rekam jejak, dan komitmen terhadap hukum.

Maka, penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam euforia. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal siapa yang disoraki, tapi siapa yang bekerja dalam senyap untuk rakyat.

Pernyataan Prabowo mungkin terdengar ringan. Tapi ia membuka ruang diskusi yang dalam: tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tentang peran hukum dalam menjaga keseimbangan, dan tentang pentingnya membedakan antara popularitas dan kapasitas.

Karena dalam demokrasi, yang kita butuhkan bukan hanya pemimpin yang disoraki, tapi yang berani berdiri saat sorakan berhenti.

 

Oleh; Darius Leka, S.H., M.H. — Advokat & Aktivis Keadilan Sosial

#shdariusleka #jangkarkeadilan #reels #foryou #fyp #jangkauanluas #kaesangpangarep #gibranrakabuming #prabowosubianto #politikdanhukum #edukasihukum #advokatbicara #demokrasiberbasishukum