“Kita Habisi Siapapun yang Menghalangi”; Ketika Ambisi Politik Menantang Etika Demokrasi

“Kalau kita ingin nomor satu, maka seenggaknya harus mengalahkan partai-partai yang lain”.

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali soal “menghabisi” partai lain demi kemenangan Pemilu 2029 bukan sekadar retorika politik—ia adalah alarm bagi etika demokrasi dan supremasi hukum. Dalam Rapat Koordinasi Wilayah PSI se-Sulawesi Tenggara, Ahmad Ali menyatakan bahwa PSI harus siap “mengalahkan semua partai politik” demi menjadi nomor satu di Pemilu 2029. Ia menegaskan, “Kalau kita ingin nomor satu, maka seenggaknya harus mengalahkan partai-partai yang lain”.

Namun, frasa yang paling mengguncang adalah: “Kita habisi siapapun partai yang menghalangi.” Kata “habisi” bukan hanya metafora politik. Ia mengandung nuansa agresif, bahkan bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap prinsip kompetisi sehat dalam demokrasi.

Sebagai advokat, saya melihat pernyataan ini dari dua sisi:

• Secara hukum, tidak ada larangan eksplisit terhadap retorika politik yang bersifat kompetitif. Namun, jika ucapan tersebut menimbulkan keresahan publik, mengarah pada ujaran kebencian, atau memicu konflik horizontal, maka bisa masuk ranah pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP tentang ancaman atau provokasi.
• Secara etika politik, pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif. Demokrasi bukan soal “menghabisi”, tapi soal beradu gagasan, membangun koalisi, dan menghormati keberagaman politik.

Pernyataan seperti ini harus menjadi bahan edukasi hukum bagi masyarakat. Kita perlu memahami bahwa:

• Pemilu adalah mekanisme hukum, bukan arena kekuasaan.
• Partai politik adalah entitas legal, bukan musuh yang harus “dihabisi”.
• Kompetisi politik harus tunduk pada aturan, bukan pada ambisi.

Jika retorika semacam ini dibiarkan, maka kita sedang membuka pintu bagi politik kekerasan, bukan politik kebijakan.

Dalam hukum, ucapan publik adalah tindakan hukum. Setiap kata yang keluar dari mulut pejabat partai harus bisa dipertanggungjawabkan secara etis dan legal. Karena dalam demokrasi, kemenangan bukan soal mengalahkan semua orang, tapi soal meyakinkan rakyat dengan gagasan dan integritas.

Darius Leka, S.H.

 

#demokrasitanpakekerasan #hukumdanetikapolitik #psi2029 #retorikabukanancaman #edukasihukumpublik #jangkarkeadilan #foryou #fyp #edukasihukum #advokat #shdariusleka #darkalawoffice #jangkauanluas @semuaorang