Polri; Raksasa yang Menjaga, atau Raksasa yang Harus Dijaga?

JANGKARKEADILAN.COM, JAKARTA – Di malam syukuran Bhayangkara ke-71, di bawah gemerlap lampu PTIK Jakarta Selatan, Jenderal Tito Karnavian berdiri dengan bangga. Ia tak sedang membual, hanya menyampaikan fakta: Polri adalah organisasi kepolisian terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Lebih dari 423 ribu personel. Sebuah kekuatan yang, jika tidak dijaga, bisa menjadi kekuasaan.

“1 Juli 1946 bukanlah hari lahir Polri,” ujar Tito. “Itu adalah hari Bhayangkara—hari penggabungan berbagai kepolisian daerah menjadi satu tubuh nasional.” Sebuah transformasi dari kepolisian lokal di bawah Menteri Dalam Negeri, menjadi institusi vertikal langsung di bawah Presiden.

Dari desa hingga pusat kota, dari Sabang hingga Merauke, Polri menjelma menjadi jaringan keamanan yang menjangkau hampir setiap jengkal tanah air. 33 Polda, hampir 500 Polres, dan 5.000 Polsek. Sebuah struktur yang tak hanya besar, tapi juga dalam.

Tito menyebut Polri sebagai “organisasi besar.” Dan memang benar. Tapi dalam hukum, besar bukan hanya soal jumlah. Besar berarti akuntabilitas. Besar berarti transparansi. Besar berarti tidak boleh salah langkah.

Karena ketika kekuasaan terlalu besar, ia tak hanya menjaga hukum—ia bisa menciptakan hukum versinya sendiri.

Polri berada langsung di bawah Presiden. Bukan lembaga independen, bukan pula bagian dari kementerian. Ini memberi fleksibilitas, tapi juga menimbulkan pertanyaan: siapa yang mengawasi sang pengawas?

Apakah DPR cukup kuat untuk mengontrol? Apakah Kompolnas cukup tajam untuk mengoreksi? Atau kita hanya berharap pada integritas internal yang tak selalu bisa diuji?

Bayangkan sebuah organisasi dengan setengah juta personel, jaringan hingga pelosok desa, dan kekuasaan untuk menindak siapa pun. Lalu bayangkan jika sebagian kecil dari mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan, bukan penguasa.

Apakah kita sedang membesarkan penjaga, atau sedang menciptakan raksasa?

Tito benar: Polri adalah institusi penting. Tapi penting bukan berarti kebal kritik. Besar bukan berarti bebas dari koreksi. Dan loyalitas bukan berarti membungkam akal sehat.

Mari kita hormati Polri, tapi juga kita jaga agar tetap di jalur hukum. Karena dalam negara hukum, bahkan raksasa pun harus tunduk pada konstitusi.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.