Dicekal ke Luar Negeri; Ketika Hukum Menutup Pintu, Tapi Membuka Mata Publik

Apakah pencekalan ini proporsional? 

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Roy Suryo, mantan Menpora dan pakar telematika, kini bukan lagi sekadar pengamat. Ia adalah tersangka. Dan Polda Metro Jaya telah resmi mencekalnya ke luar negeri. Tapi pertanyaannya: apakah ini langkah hukum yang adil, atau sekadar strategi membungkam suara yang terlalu nyaring?

Roy Suryo bersama tujuh tokoh lain, termasuk dr. Tifa dan Rismon Sianipar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Mereka dituduh menyebarkan informasi yang dianggap menyesatkan publik. Sebagai konsekuensi hukum, mereka dikenakan wajib lapor mingguan dan dicekal ke luar negeri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa pencekalan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Mereka bukan tahanan kota, tapi gerak mereka kini dibatasi oleh hukum.

Sebagai advokat, saya melihat pencekalan sebagai instrumen hukum yang sah. Namun, dalam konteks ini, kita perlu bertanya: apakah pencekalan ini proporsional? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan benar-benar berpotensi melarikan diri, atau ini bentuk tekanan terhadap mereka yang berani menggugat narasi resmi?

Jika tuduhan mereka keliru, maka hukum harus membuktikannya secara terbuka. Tapi jika mereka hanya bertanya dan mengkritisi, maka pencekalan bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi.

Kasus ini bermula dari satu pertanyaan sederhana: di mana ijazah asli Presiden Jokowi? Ketika dokumen itu tidak bisa diverifikasi oleh lembaga resmi seperti KPU dan ANRI, publik berhak bertanya. Namun, alih-alih dijawab dengan transparansi, pertanyaan itu dijawab dengan laporan polisi.

Roy Suryo memilih jalan hukum, bukan jalan damai. Ia menolak mediasi, menolak kompromi, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Tapi di balik semua itu, ia telah membuka satu pintu: pintu kesadaran publik bahwa hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan.

Pencekalan Roy Suryo adalah pelajaran penting. Bahwa dalam negara hukum, setiap warga negara berhak bertanya. Dan negara wajib menjawab, bukan membungkam. Jika hukum digunakan untuk menakut-nakuti, maka demokrasi sedang dalam bahaya.

Sebagai advokat, saya mengajak masyarakat untuk tidak hanya menonton drama ini, tapi ikut memahami proses hukumnya. Karena hukum bukan hanya milik penguasa, tapi milik kita semua.

Darius Leka, S.H.

 

#roysuryodicekal #ijazahtanpajejak #hukumuntukpublik #transparansiatautragedi #negeriijazahbayangan #jangkarkeadilan #foryou #fyp #edukasihukum #advokat #shdariusleka #darkalawoffice #jangkauanluas @semuaorang