BPJS dan Dilema Kelas Sosial; Siapa yang Layak Dilayani Negara?

"Apakah negara masih milik semua, atau hanya milik yang kurang?"

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melontarkan usulan yang mengguncang: BPJS Kesehatan sebaiknya hanya fokus melayani masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Orang kaya? Silakan pakai asuransi swasta saja.

Pernyataan ini bukan sekadar teknis anggaran. Ia menyentuh jantung dari pertanyaan besar: Apakah negara boleh memilah siapa yang layak dilayani berdasarkan isi dompet?

BPJS Kesehatan lahir dari semangat jaminan sosial universal. Semua warga negara, tanpa kecuali, berhak atas layanan kesehatan yang adil dan terjangkau. Tapi realitasnya, sistem ini kerap kewalahan. Defisit anggaran, antrean panjang, dan mutu layanan yang timpang jadi keluhan rutin.

Menkes menilai, subsidi negara seharusnya tidak dinikmati oleh mereka yang mampu membayar lebih. “Yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta,” ujarnya.

Ada ironi yang menggigit: orang kaya dengan mobil mewah dan rumah berlantai tiga, masih antre BPJS kelas 1. Negara pun bertanya, “Mengapa kami harus subsidi Anda, Tuan?”

Tapi di sisi lain, bukankah keadilan sosial berarti semua warga diperlakukan sama? Atau apakah keadilan itu justru memberi lebih kepada yang kurang?

BPJS bukan sekadar kartu. Ia adalah janji negara, bahwa sakit tak akan membuat rakyat jatuh miskin. Tapi kini, janji itu mulai dipilah. Kartu BPJS tak lagi universal, tapi bersyarat.

Dan di balik meja kebijakan, ada pertanyaan yang tak kunjung dijawab: Apakah negara masih milik semua, atau hanya milik yang kurang?

Usulan Menkes bisa jadi langkah efisiensi. Tapi ia juga membuka ruang debat: Apakah negara boleh membatasi hak berdasarkan kekayaan?

Karena dalam negara hukum, keadilan bukan soal siapa yang mampu, tapi siapa yang butuh. Dan kadang, yang kaya pun bisa sakit. Tapi apakah mereka masih layak disembuhkan oleh negara?

Darius Leka, S.H.

 

#bpjsuntukrakyat #kesehatanbukanprivileg #subsiditepatsasaran #kayapakaiswasta #bpjsbukanuntuksemua #reformasijaminansosial #keadilankesehatan #menkesbersuara #jangkarkeadilan #foryou #fyp #edukasihukum #advokat #shdariusleka #darkalawoffice #jangkauanluas @semuaorang