“Pilkada dan Doa di Tengah Demokrasi; Seruan dari Cikini”

JANGKARKEADILAN, JAKARTA – Di sebuah gedung tua yang menyimpan sejarah panjang perjuangan iman dan kebangsaan—Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Cikini, Jakarta—terdengar suara yang tak biasa. Bukan nyanyian liturgi, bukan pula khotbah rohani. Tapi seruan politik yang dibalut nilai-nilai moral dan kebangsaan. Minggu, 12 Februari 2017, enam organisasi masyarakat Katolik berkumpul, bukan untuk misa, tapi untuk bangsa.

PMKRI, Pemuda Katolik, ISKA, WKRI, FMKI, dan Vox Point Indonesia menyatukan suara dalam satu seruan: Pilkada bukan sekadar pemilihan, tapi peradaban. Dibacakan oleh Joanes Joko, Sekjen PP ISKA, seruan itu mengingatkan bahwa Pilkada adalah jalan menuju cita-cita nasional, bukan arena adu kuasa yang mengorbankan nurani.

“Politik uang dan intimidasi adalah racun peradaban,” tegas mereka. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah doa yang tak boleh dibeli atau ditakuti.

Lima Seruan, Lima Pilar Demokrasi Bermartabat

1. Pilkada adalah sarana membangun peradaban berdasarkan Pancasila. Bukan sekadar memilih pemimpin, tapi memilih arah bangsa.
2. Aktivis Katolik diminta aktif dalam seluruh tahapan Pilkada. Dari kampanye hingga pengawasan, iman harus hadir dalam tindakan.
3. Ajak keluarga dan tetangga untuk memilih dengan gembira. Jangan takut, jangan apatis. Karena suara kita adalah suara masa depan.
4. Awasi dan kawal proses Pilkada. Laporkan kecurangan, lawan intimidasi. Demokrasi bukan tontonan, tapi tanggung jawab.
5. Pilih calon yang menjaga keadaban publik dan nilai-nilai kebangsaan. NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, tapi komitmen.

Joanes Joko menutup dengan elegi kebangsaan: “Perbedaan pilihan bukan alasan untuk permusuhan. Bangsa ini telah menanggung kerugian besar karena kebencian yang tumbuh dari politik.”

Di tengah riuhnya kampanye, di antara baliho dan janji-janji, suara dari Cikini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah. Tapi soal menjaga keutuhan, menghormati perbedaan, dan menyalurkan suara dengan hati yang jernih.

Mungkin ada yang bertanya, “Mengapa organisasi keagamaan bicara politik?” Jawabannya sederhana: karena politik tanpa moral adalah panggung sandiwara. Dan ketika nurani tak lagi bicara, maka demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang kehilangan makna.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.