“Papua, Tanah Damai: Dialog yang Dijanjikan, Harapan yang Dihidupkan”

JANGKARKEADILAN, PAPUA – Di ujung timur negeri ini, di antara lembah-lembah hijau dan langit yang biru pekat, Presiden Joko Widodo melangkah ke Tanah Papua. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pendengar. Bukan membawa proyek, tapi membawa janji: dialog.

Jayapura, Sentani, Wamena, Sorong, Biak—nama-nama yang selama ini lebih sering muncul dalam berita konflik, kini menjadi saksi perayaan Natal nasional bersama Presiden. Tak ada suara sumbang. Hanya tepuk tangan dan harapan yang menggema.

Presiden Jokowi menyampaikan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh enam presiden sebelumnya: “Masalah utama di Papua adalah tidak adanya saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya.” Sebuah pengakuan jujur, yang membuka pintu dialog bukan dengan protokol, tapi dengan hati.

Jokowi tak datang membawa solusi instan. Ia datang membawa telinga. “Rakyat Papua butuh didengarkan,” katanya. Bukan hanya layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Tapi ruang bicara. Ruang untuk mengungkapkan luka, harapan, dan masa depan.

Dan rakyat menyambutnya. Bukan karena Jokowi sempurna, tapi karena ia satu-satunya Presiden yang berjanji mengunjungi Papua tiga kali setahun. “Kalau kurang dari tiga kali, tegur saya,” katanya. Sebuah janji yang bukan basa-basi, tapi undangan untuk mengingatkan pemimpin agar tetap hadir.

Dalam hukum sosial, kepercayaan adalah fondasi. Tanpa itu, kebijakan hanyalah kertas. Jokowi tahu itu. Maka ia mendorong gubernur, pangdam, kapolda, dan bupati untuk berdialog. Bukan sekadar rapat, tapi pertemuan hati.

Dialog ini harus inklusif. Dari kampung hingga kota. Dari tokoh agama hingga pemuda. Dari mereka yang tinggal di hutan hingga diaspora Papua di luar negeri. Semua harus diberi ruang. Sebab Papua bukan milik satu kelompok, tapi milik semua yang mencintainya.

Jokowi tak menyapu luka di bawah karpet. Ia mengakui kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, sebagai tragedi. Ia menyampaikan penyesalan dan berjanji menyelesaikannya. “Yang penting, kejadian seperti ini jangan terjadi lagi,” katanya.

Ini bukan sekadar retorika. Ini adalah penegasan bahwa kekerasan bukan jalan. Bahwa Papua harus dibangun dengan damai, bukan dengan senjata.

Para pemimpin agama di Papua telah lama memimpikan Tanah Damai. Jokowi datang bukan untuk mengambil alih mimpi itu, tapi untuk mendukungnya. Ia mengajak semua pihak bersatu. “Yang masih ada di dalam hutan, yang masih berada di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua tanah yang damai.”

Ajakan ini bukan sekadar puisi politik. Ini adalah undangan untuk membangun komunikasi politik yang melibatkan semua pihak. Termasuk mereka yang selama ini merasa terpinggirkan.

Jokowi telah merebut kepercayaan rakyat Papua. Tapi kepercayaan adalah utang yang harus dibayar dengan tindakan. Dialog bukan hadiah, tapi hak. Dan hak itu harus dijamin oleh negara.

Jika dialog benar-benar dijalankan, maka Papua akan menjadi contoh bahwa konflik bisa diselesaikan bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian untuk mendengar.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.