Romo Magnis meyakini semua agama tidak sama. Itulah yang membuat orang meyakini agamanya sendiri. Namun demikian, sebagai manusia, penilaian itu seluruhnya diserahkan pada pencipta. Sementara, tugas sebagai umat ialah melanjutkan perdamaian yang ada, termasuk menjaga kerukunan antarumat beragama.
Kerukunan dan kebersamaan baginya ialah sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. “Apalagi kita hidup di masyarakat yang terus berkembang. Kita harus ingat keinginan Indonesia untuk bersatu sangat kuat dan dimateraikan dalam sumpah pemuda,” kata dia.
Kebangkitan agama-agama di Indoensia pun menjadi bagian dari kebangkitan nasional. Itulah sebabnya, Romo Magnis mengatakan mayoritas dan minoritas perlu bersatu untuk melanjutkan kemerdekaan yang berdaulat.
Syafii Maarif ingin FPI berubah
Dalam seminar tersebut ketua Forum Komunikasi Umat Beragama DKI Jakarta KH Ahmad Syafii Maarif belakangan tengah mengintensifkan dialog dengan Front Pembela Islam (FPI), seraya mengatakan, masyarakat terkadang menaruh stigma negatif pada FPI akibat tindakan-tindakan konfrontatif. “FPI kami ajak dialog dan tiap hari, mereka makin dekat dengan kami. Kami undang lima orang, tapi yang datang 30 orang. Ini luar biasa,” ujarnya.
Selama 2015, FKUB telah menggelar dialog resmi selama dua kali dengan FPI. Dalam dialog yang digelar, FKUB ingin FPI membuka pandangan terhadap kemajemukan Indonesia.
“Kami membahas bagaimana kita bersama-sama membangun kerukunan di Jakarta. Kalau ada konflik bagaimana kita bisa dialogkan. Saya kira FPI sudah menuju ke jalan yang benar, on the right track. Segala tindakan kami minta harus berlandaskan hukum,” ujar Maarif.
Dialog bersama FPI masih akan dilakukan secara intensif. Pada 5 September mendatang, dialog akan digelar kembali. Dalam perjalanannya, ia berharap satu hingga dua tahun ke depan FPI dapat berubah. “Kalau persoalan mindset, hasilnya nggak bisa instan. Pendidikan itu 25 tahun satu generasi. Tapi saya berharap FPI harus berubah dalam satu hingga dua tahun ke depan. Dialog kayak kini mesti terus dikembangkan,” ujar dia.
Selain mengintensifkan dialog dengan FPI, FKUB DKI juga tengah mengintensifkan dialog dengan berbagai elemen dari seluruh agama di Jakarta. Dialog dilakukan untuk meminimalisasi konflik agama yang terjadi di lingkup kota megapolitan ini.
Konflik agama di Jakarta Utara relatif rendah
Kasat Intelkam Resju AKBP I Gede Nyeneng dari Polres Jakarta Utara, yang juga narasumber seminar itu mengatakan , konflik agama di wilayahnya relatif rendah. “Ini karena adanya rekomendasi saling menghormati dan menghargai antarmasyarakat. Bila ada potensi konflik sosial, apapun latar belakangnya kami tahu,” ujar Nyeneng.
Minimnya konflik agama di Jakarta diakui tak akan tercapai bila tak ada peranan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI dan tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat. “Apapun yang dilakukan polri harus berprinsip secara legalitas berdasarkan undang-undang. Kita tahu jumlah polri masih sangat tak seimbang,” ujar Nyeneng.
Dalam melakukan pencegahan terhadap isu-isu intoleransi, kepolisian memegang dasar hukum yang kuat, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Untuk menghindari perpecahan agama, pihak kepolisian merekomendasikan pemerintah untuk peka terhadap sumber konflik. Pihak kepolisian meminta warga segera melaporkan ke aparat terdekat bila di lingkungannya terjadi tindak kekerasan yang berhubungan dengan isu intoleransi.
Dialog bersama FPI masih akan dilakukan secara intensif. Pada 5 September mendatang, dialog akan digelar kembali. Dalam perjalanannya, ia berharap satu hingga dua tahun ke depan FPI dapat berubah. “Kalau persoalan mindset, hasilnya nggak bisa instan. Pendidikan itu 25 tahun satu generasi. Tapi saya berharap FPI harus berubah dalam satu hingga dua tahun ke depan. Dialog kayak kini mesti terus dikembangkan,” ujar dia.
Selain mengintensifkan dialog dengan FPI, FKUB DKI juga tengah mengintensifkan dialog dengan berbagai elemen dari seluruh agama di Jakarta. Dialog dilakukan untuk meminimalisasi konflik agama yang terjadi di lingkup kota megapolitan ini.
Konflik agama di Jakarta Utara relatif rendah
Kasat Intelkam Resju AKBP I Gede Nyeneng dari Polres Jakarta Utara, yang juga narasumber seminar itu mengatakan , konflik agama di wilayahnya relatif rendah. “Ini karena adanya rekomendasi saling menghormati dan menghargai antarmasyarakat. Bila ada potensi konflik sosial, apapun latar belakangnya kami tahu,” ujar Nyeneng.
Minimnya konflik agama di Jakarta diakui tak akan tercapai bila tak ada peranan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI dan tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat. “Apapun yang dilakukan polri harus berprinsip secara legalitas berdasarkan undang-undang. Kita tahu jumlah polri masih sangat tak seimbang,” ujar Nyeneng.
Dalam melakukan pencegahan terhadap isu-isu intoleransi, kepolisian memegang dasar hukum yang kuat, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Untuk menghindari perpecahan agama, pihak kepolisian merekomendasikan pemerintah untuk peka terhadap sumber konflik. Pihak kepolisian meminta warga segera melaporkan ke aparat terdekat bila di lingkungannya terjadi tindak kekerasan yang berhubungan dengan isu intoleransi.
____________________
(ucanews.com/Foto: plnbersih.com).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar