Peserta forum itu mengatakan nilai-nilai kemajemukan bangsa tergoyahkan dengan munculnya beberapa kasus-kasus yang menciderai nilai-nilai kebhinekaan bangsa ini. “Kegagalan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai toleransi yang selama ini hidup dan berkembang dengan baik di akar rumput menunjukkan ketidakberdayaan sekaligus sikap diam yang ditunjukkan pemerintahan saat ini,” kata mereka.
Untuk itu mereka minta pemerintah untuk menegaskan kembali eksistensi kebhinekaaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. “Hak warga negara menjalankan agama dan ibadahnya yang dilindungi oleh konstitusi harus ditegakkan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral saja, melainkan harus ada kemauan yang keras untuk melindungi dan menjaga secara nyata dari pemerintah,” kata forum itu.
Mereka berpendapat bahwa intoleransi muncul saat negara tidak mengatur hak-hak ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan kekuatan kapital besar untuk menguasai hak hidup masyarakat. “Hak hidup sebagai hak dasar manusia harus menjadi pemikiran dasar dalam pemberantasan korupsi dan ketidakadilan, sehingga penegakan hukum bukan menjadi transaksi politik,” katanya.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi hak hidup dan mengedepankan kepentingan warga negaranya dalam arti yang seluas-luasnya. “Konflik di Papua maupun konflik-konflik lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah konflik agama dan agama jangan dijadikan kambing hitam untuk pencitraan pemerintahan,” lanjut mereka.
Korupsi, tambah forum itu, sebagai kejahatan luar biasa yang saat ini dilakukan secara masif hanya menjadi ruang transaksi politik tanpa adanya kejelasan penyelesaiannya yang merusak tatanan pemerintahan.
____________________
(Sumber: indonesia.ucanews.com)
Mereka berpendapat bahwa intoleransi muncul saat negara tidak mengatur hak-hak ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan kekuatan kapital besar untuk menguasai hak hidup masyarakat. “Hak hidup sebagai hak dasar manusia harus menjadi pemikiran dasar dalam pemberantasan korupsi dan ketidakadilan, sehingga penegakan hukum bukan menjadi transaksi politik,” katanya.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi hak hidup dan mengedepankan kepentingan warga negaranya dalam arti yang seluas-luasnya. “Konflik di Papua maupun konflik-konflik lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah konflik agama dan agama jangan dijadikan kambing hitam untuk pencitraan pemerintahan,” lanjut mereka.
Korupsi, tambah forum itu, sebagai kejahatan luar biasa yang saat ini dilakukan secara masif hanya menjadi ruang transaksi politik tanpa adanya kejelasan penyelesaiannya yang merusak tatanan pemerintahan.
____________________
(Sumber: indonesia.ucanews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar