JANGKARKEADILAN.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat elemen Gereja Katolik menolak ajakan boikot atau Golongan Putih (Golput) dan praktik politik uang menghadapi pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu, 9 April 2014 pekan ini.
Demikian siaran pers elemen Gereja Katolik tingkat pengurus pusat yang diterima SH Minggu (6/4/2014). Siaran pers ditandatangani, Veronica Wiwiek (Ketua Umum Forum Masyarakat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, Muliawan Margadana (Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia). Turut mendatangani siaran pers, Lidya Natalia (Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Agustinus Tamo (Ketua Presidium Pengurus Pusat Pemuda Katolik) dan Yustina Rostiawati (Ketua Umum Pengurus Pusat Presidium Wanita Katolik RepublikIndonesia).
Menurut elemen Gereja Katolik, penolakan untuk tidak melaksanakan hak pilih atau golongan putih (Golput), karena tindakan memboikot pelaksanaan Pemilu bukan merupakan solusi untuk memperbaiki bangsa.
Demikian siaran pers elemen Gereja Katolik tingkat pengurus pusat yang diterima SH Minggu (6/4/2014). Siaran pers ditandatangani, Veronica Wiwiek (Ketua Umum Forum Masyarakat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, Muliawan Margadana (Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia). Turut mendatangani siaran pers, Lidya Natalia (Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Agustinus Tamo (Ketua Presidium Pengurus Pusat Pemuda Katolik) dan Yustina Rostiawati (Ketua Umum Pengurus Pusat Presidium Wanita Katolik RepublikIndonesia).
Menurut elemen Gereja Katolik, penolakan untuk tidak melaksanakan hak pilih atau golongan putih (Golput), karena tindakan memboikot pelaksanaan Pemilu bukan merupakan solusi untuk memperbaiki bangsa.
Berkaitan dengan itu, elemen Gereja Katolik meminta Hierarki Gereja untuk secara terus menerus dan nyata menegakkan menjaga serta menghembuskan prinsip-prinsip Pemilu yang bermoral dan beretika, hingga transaksi politik dan “money politik,” dapat disadari serta di tolak oleh semua komponen bangsa.
Bagi Calon Anggota Legislatif beragama Katolik, elemen Gereja Katolik, mengingatkan, agar tetap teguh memegang nilai-nilai etika serta kebangsaan , dengan mengutamakan dialog dengan berbagai unsur masyarakat dan menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi bangsa. Elemen Gereja Katolik mendorong Umat Katolik agar melaksanakan hak pilihnya dengan mengutamakan nurani serta cerdas melihat Partai Politik serta Calon Anggota Legislatif yang memiliki peluang besar untuk terpilih.
“Utamakan Partai dan Caleg yang memiliki integritas dan rekam jejak menjaga Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal IKA serta NKRI. Diharapkan umat dengan berbagai cara dan komunitasnya turut mengawal proses penghitungan suara, sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga akhir penghitungan akhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat kecurangan pasti terjadi di berbagai tahapan penghitungan suara,” kata emen Gereja Katolik.
Bagi Calon Anggota Legislatif beragama Katolik, elemen Gereja Katolik, mengingatkan, agar tetap teguh memegang nilai-nilai etika serta kebangsaan , dengan mengutamakan dialog dengan berbagai unsur masyarakat dan menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi bangsa. Elemen Gereja Katolik mendorong Umat Katolik agar melaksanakan hak pilihnya dengan mengutamakan nurani serta cerdas melihat Partai Politik serta Calon Anggota Legislatif yang memiliki peluang besar untuk terpilih.
“Utamakan Partai dan Caleg yang memiliki integritas dan rekam jejak menjaga Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal IKA serta NKRI. Diharapkan umat dengan berbagai cara dan komunitasnya turut mengawal proses penghitungan suara, sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga akhir penghitungan akhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat kecurangan pasti terjadi di berbagai tahapan penghitungan suara,” kata emen Gereja Katolik.
____________
(deel/sinararapan/antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar