Basolia Depok; Ketika Kerukunan Tak Lagi Sekadar Wacana

JANGKARKEADILAN, DEPOK – Di tengah riuh rendah kota yang tak pernah benar-benar tidur, Depok menyimpan sebuah kisah yang tak biasa. Bukan tentang kemacetan atau polemik perizinan minimarket, melainkan tentang sebuah badan sosial lintas agama yang belakangan ini mencuri perhatian: BASOLIA.

Bukan lembaga pemerintah. Bukan pula anak kandung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tapi ia lahir dari rahim yang sama: semangat kerukunan, gotong royong, dan kemaslahatan umat. BASOLIA—nama yang terdengar seperti mantra perdamaian—tiba-tiba menjadi buah bibir di warung kopi, grup WhatsApp RT, hingga meja redaksi media lokal.

KH Zainuddin Ma’shum Ali, Wakil Ketua FKUB Kota Depok sekaligus Penasihat BASOLIA, menyebut hubungan keduanya seperti dua saudara sepupu yang tak serumah tapi sering makan siang bersama. FKUB adalah lembaga resmi, lahir dari SK pemerintah. BASOLIA? Ia tumbuh dari akar rumput, dari ormas-ormas seperti NU, Ansor, dan komunitas lintas agama yang bosan menunggu birokrasi.

“FKUB itu urus kerukunan dan perizinan tempat ibadah. BASOLIA urus bantuan sosial. Ranahnya beda, tapi tak bisa dipisahkan,” ujar Kiai Zainuddin dalam sebuah kegiatan sosial BASOLIA yang lebih mirip festival kemanusiaan daripada sekadar pembagian sembako.

Secara hukum, BASOLIA bukan lembaga negara. Ia tak punya SK Walikota, tak tunduk pada regulasi formal seperti FKUB. Tapi justru di sanalah daya magisnya. Ia bisa bergerak cepat, tanpa harus menunggu rapat koordinasi yang berlarut-larut. Ia bisa menyentuh warga, tanpa harus menunggu tanda tangan pejabat.

Namun, di sinilah letak pertanyaan hukum yang menggigit: apakah BASOLIA bisa dianggap sebagai organisasi masyarakat yang sah secara hukum? Apakah ia harus terdaftar di Kemenkumham? Apakah kegiatan sosialnya bisa dikategorikan sebagai pelayanan publik?

Dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa ormas yang melakukan kegiatan di Indonesia wajib mendaftarkan diri. Tapi BASOLIA, seperti banyak gerakan sosial lainnya, lebih memilih jalur informal. Ia hidup dari kepercayaan, bukan dari legalitas.

Ironisnya, di negeri yang gemar membuat regulasi tapi malas menegakkannya, BASOLIA justru menjadi contoh bagaimana hukum bisa lentur demi kemanusiaan. Ketika FKUB harus menunggu SK, BASOLIA sudah menyalurkan bantuan. Ketika ormas lain sibuk debat tafsir, BASOLIA sibuk mengangkat karung beras.

Apakah ini bentuk pembangkangan sipil yang elegan? Atau justru manifestasi dari hukum yang terlalu birokratis untuk menyentuh realitas?

Yang menarik, meski tak berada di bawah FKUB, BASOLIA tetap menjalin koordinasi. Bahkan, Ketua FKUB Depok direncanakan akan menjadi penasihat BASOLIA. Sebuah sinergi yang tak memerlukan struktur hirarkis, cukup dengan niat baik dan kopi hangat.

Dalam dunia hukum, ini disebut sebagai soft governance—pengaturan yang tak berbasis kekuasaan, tapi kolaborasi. Sebuah model yang mungkin bisa ditiru oleh lembaga-lembaga lain yang selama ini terlalu sibuk dengan stempel dan surat tugas.

BASOLIA bukan sekadar badan sosial. Ia adalah kritik hidup terhadap sistem yang lamban. Ia adalah puisi tentang kerukunan yang tak perlu protokol. Ia adalah bukti bahwa hukum tak selalu harus kaku, kadang ia harus belajar dari nurani.

Di Kota Depok, BASOLIA adalah napas baru. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, kita butuh lebih banyak BASOLIA—bukan hanya sebagai organisasi, tapi sebagai cara pandang.

 

Adv. Darius Leka, S.H.