“Parpol dan Anggaran Negara; Cinta yang Terlarang?”

JANGKARKEADILAN, JAKARTA – Di sebuah ruang diskusi yang tak terlalu megah namun sarat makna, terselip satu usulan yang mengguncang nalar: “Biayai semua partai politik dengan uang negara.”

Bukan dari politisi, bukan dari pengusaha, tapi dari seorang pengamat yang sudah lama mengendus aroma busuk di balik gedung parlemen: Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Usulan itu dilontarkan dalam bedah buku “Reposisi Hak Budget DPR” karya Benny Sabdo, Direktur Eksekutif Respublica Political Institute. Buku itu sendiri adalah semacam surat cinta yang kecewa kepada sistem anggaran DPR yang terlalu lentur untuk disalahgunakan.

Sebastian tak berbicara dengan basa-basi. Ia menuding langsung: sebagian besar anggota DPR korup bukan karena rakus pribadi, tapi karena “kewajiban” menyetor ke partai.
“Cabang-cabang Parpol sampai tingkat kecamatan butuh uang. Dan uang itu, seringnya, diambil dari negara lewat permainan anggaran DPR,” ujarnya.

Parpol, dalam narasi Sebastian, bukan lagi kendaraan ideologis, melainkan mesin pemeras anggaran.
Mereka hidup dari “perampokan terstruktur” yang dilakukan oleh wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanah.

Sebastian mengusulkan agar negara membiayai seluruh Parpol. Tapi bukan tanpa syarat.

• Harus diatur ketat dalam undang-undang.
• Harus siap diaudit.
• Harus siap menerima sanksi, bahkan pembekuan jika terbukti korup.

Sebuah sistem yang mirip dengan subsidi, tapi dengan pengawasan setajam belati.
“Kalau Parpol korup, bekukan saja,” tegasnya.

Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengamini. Ia mengungkap kisah nyata:
Seorang anggota DPR dari Sumatera Utara mengadu ke ICW bahwa tak lama setelah dilantik, ia disodori daftar kewajiban finansial oleh partainya.
Rapat rutin, bayar utang partai, dan setoran bulanan.
Demokrasi ternyata punya tagihan.

Benny Sabdo, sang penulis buku, tak hanya mengkritik, tapi menawarkan solusi.
Ia ingin hak budget DPR dipangkas: cukup menerima atau menolak APBN, bukan mengutak-atiknya demi kepentingan partai.
Ia juga sepakat: Parpol harus dibiayai negara agar tak lagi jadi ladang bisnis dan ambisi pribadi.

Namun Benny mengangkat satu pertanyaan penting:
“Apakah Parpol bersedia diaudit dan menerima sanksi?”
Pertanyaan yang menggantung seperti lampu tua di lorong gelap demokrasi kita.

Di negeri ini, mendirikan Parpol sering kali bukan demi rakyat, tapi demi kuasa dan laba.
Mereka menjual janji, membeli suara, dan menagih setoran.
Jika negara jadi donatur, akankah mereka berubah?
Atau hanya mengganti sumber dana tanpa mengganti watak?

Usulan Sebastian bukan tanpa risiko. Tapi ia membuka ruang diskusi yang selama ini ditutup rapat oleh kepentingan.
Membiayai Parpol bisa jadi solusi. Tapi tanpa pengawasan, itu hanya mengganti korupsi dengan subsidi.

Demokrasi bukan soal siapa yang membayar, tapi siapa yang bertanggung jawab.
Dan dalam politik, tanggung jawab sering kali jadi barang langka.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.