Ibu Kota dalam Bayang-Bayang; Ketika Jakarta Tak Lagi Menjadi Takhta

JANGKARKEADILAN, JAKARTA – Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kini mulai kelelahan. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan kemacetan yang tak kunjung reda, tersimpan satu wacana yang terus muncul dan tenggelam: pemindahan ibu kota negara.

Bukan ide baru. Bahkan Sukarno, sang proklamator, sudah merasa Batavia tak layak jadi pusat pemerintahan. Tapi seperti cinta lama yang tak direstui, gagasan itu selalu kandas di tengah jalan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprediksi: jika keseimbangan ekologis tak dijaga, Jakarta bisa tenggelam pada 2030. Bukan tenggelam secara metaforis, tapi secara harfiah. Air laut, penurunan tanah, dan ambisi betonisasi membuat ibu kota ini seperti kapal tua yang terus bocor.

Sementara Bappenas mencatat, 2 juta pelaju menghabiskan 6,5 miliar liter BBM senilai Rp 30 triliun setiap tahun hanya untuk masuk ke Jakarta. Sebuah pemborosan yang tak hanya merusak dompet, tapi juga paru-paru kota.

Dan ironisnya, 15% penduduk Indonesia menempati kurang dari 1% wilayah negara. Jabodetabek menjadi magnet urban yang tak lagi sehat.

Di tengah wacana yang berulang, Palangkaraya muncul sebagai kandidat ideal. Tak punya gunung berapi, tak bersentuhan dengan laut lepas, dan berada di zona gempa paling aman. Letaknya pun strategis: tepat di jantung Indonesia.

Pembangunan jalur kereta api dan jalan lintas Kalimantan menjadi janji kemajuan. Tapi seperti semua janji politik, ia menunggu nasib: direalisasikan atau dilupakan.

Ketua Tim Visi Indonesia 2033, Andrianof Chaniago, memperkirakan biaya pemindahan ibu kota berkisar Rp 50–100 triliun. Bisa dicicil selama 10 tahun, Rp 5–10 triliun per tahun. Angka yang fantastis, tapi bukan mustahil.

Pertanyaannya: apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar memindahkan masalah?

Jakarta tenggelam, tapi wacana pemindahan ibu kota selalu terapung. Seperti balon gas yang dilepas saat kampanye, ia terbang tinggi lalu hilang ditelan awan. Setiap presiden punya versinya, tapi tak semua punya keberanian mengeksekusi.

Dan rakyat? Mereka menonton seperti penonton sinetron: penasaran, tapi tak lagi percaya.

Pemindahan ibu kota bukan sekadar soal geografis. Ia adalah soal identitas, efisiensi, dan keberanian politik. Jakarta mungkin sudah terlalu lelah. Tapi apakah kita siap membangun takhta baru yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih merata?

Karena ibu kota bukan hanya tempat para pejabat berkantor. Ia adalah simbol arah bangsa. Dan arah itu, harus ditentukan dengan akal sehat, bukan sekadar wacana.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.