Dari Aula ke Arah Bangsa: Ketika Gereja Bicara Politik

Keterangan foto: Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Bogor bersama Seksi Kerasulan Awam (Kerawam) se-Keuskupan Bogor, Senin, (24/4/2017) di Kota Wisata Cibubur

JANGKARKEADILAN, CIBUBUR – Di sebuah aula sederhana di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Cibubur, suara-suara yang biasanya lirih dalam doa berubah menjadi lantang dalam diskusi. Senin, 24 April 2017, Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Bogor bersama Seksi Kerasulan Awam (Kerawam) berkumpul bukan untuk misa, tapi untuk misi: mengevaluasi Pilkada DKI Jakarta dan menyambut Pilgub Jawa Barat 2018.

Di negeri yang kadang alergi pada kata “politik” di ruang ibadah, FMKI justru menjadikan politik sebagai bagian dari pelayanan. “Kita harus berani melangkah dengan perbuatan nyata dan bersuara untuk kebaikan masyarakat,” tegas Anton Sulis, Ketua FMKI Keuskupan Bogor.

Bukan sekadar retorika. FMKI mendorong umat Katolik untuk aktif berpolitik, bukan untuk berebut kursi, tapi untuk menjaga kursi itu tetap bersih. Mereka ingin agar suara gereja tak hanya terdengar di altar, tapi juga di ruang kebijakan.

FMKI dan Kerawam tak berjalan sendiri. Mereka menggandeng GP Ansor, NU, dan berbagai elemen lintas iman. “FMKI adalah ujung tombak suara gereja di paroki,” kata Anton. Agenda mereka jelas: seminar, dialog, dan advokasi untuk masyarakat miskin dan lemah.

Di tengah politik yang sering memecah, mereka justru merajut. Di tengah isu SARA yang dimainkan seperti kartu truf, mereka memilih Pancasila sebagai kompas.

Ari Nurcahyo dari PARA Syndicate menyebutnya “virus ketakutan”. Ia menyebar menjelang Pilkada, membuat tetangga saling curiga, membuat satu gereja jadi dua kubu. “Virus ini membuat kita takut pada sesama,” katanya.

Rohmat Imron Hidayat, Ketua GP Ansor Kota Bogor, menambahkan: “Pilkada DKI rasa Pilpres. Segala cara dihalalkan demi kekuasaan.” Ia menolak keras politik yang didukung kelompok garis keras. “Kita sedang diuji,” ucapnya, “dan isu SARA adalah senjata paling murah tapi paling mematikan.”

Secara hukum, partisipasi politik warga negara dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan 29. Tapi partisipasi yang sehat butuh ruang aman. FMKI dan Kerawam mencoba menciptakan ruang itu—di paroki, di dekenat, di aula gereja. Mereka tak ingin umat hanya jadi penonton, tapi juga pelaku perubahan.

RD. Benyamin Sudarto menutup acara dengan ajakan: “Kerawam dan FMKI harus membumikan roadmap Keuskupan Bogor dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan.”

Di tengah politik yang sering membuat kita lelah, FMKI hadir sebagai oase. Mereka tidak bicara soal siapa yang menang, tapi bagaimana agar rakyat tidak kalah. Mereka tidak bicara soal partai, tapi soal nilai. Mereka tidak bicara soal kekuasaan, tapi soal keberpihakan.

Catatan Redaksi: Ketika gereja bicara politik, bukan berarti ia kehilangan iman. Justru ia sedang menunjukkan bahwa iman tanpa tindakan adalah doa yang tak sampai.

“Di negeri yang gemar memecah, FMKI memilih merajut. Di tengah gaduh, mereka memilih bersuara.”

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H. (Ketua Kerasulan Awam Paroki Santo Paulus Depok)