Pancasila; Antara Jejak Sejarah dan Jejaring Simbol

JANGKARKEADILAN, JAKARTA – Di negeri yang gemar merayakan simbol, kadang makna justru tercecer di pinggir jalan sejarah. Setiap 1 Juni, kita menyanyikan lagu tentang kelahiran Pancasila, tapi lupa bertanya: apakah benar ia lahir pada hari itu?

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menulis artikel sehari setelah perayaan 1 Juni 2017. Bukan untuk menambah riuh, tapi untuk mengingatkan: bahwa Pancasila bukan sekadar tanggal, bukan pula slogan.

Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Tapi sejarah tak sesederhana itu. Rumusan Pancasila yang dibacakan Soekarno pada 1 Juni 1945 berbeda dengan yang disahkan dalam UUD 1945 pada 18 Agustus. Bahkan Piagam Jakarta pun sempat menjadi versi yang nyaris final.

Jadi, apakah 1 Juni benar-benar hari lahir Pancasila? Atau hanya hari pidato Soekarno?

Yusril menegaskan: Pancasila adalah hasil kompromi besar antara kelompok nasionalis dan agamis. Ia bukan produk tunggal, bukan milik satu tokoh, bukan milik satu golongan. Maka menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya, tanpa mengakui proses panjangnya, adalah simplifikasi sejarah.

Taufik Kiemas pernah mengusulkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Tapi SBY menolak, karena tahu sejarah bukan untuk dimodifikasi. Bahkan Megawati, menurut Yusril, enggan menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Trauma sejarah? Atau strategi politik?

Jika benar, maka penetapan 1 Juni bisa jadi bukan sekadar perayaan, tapi penggantian narasi. Dan bangsa yang mengganti narasinya demi kenyamanan politik, akan kehilangan arah sejarah.

Perayaan 1 Juni 2017 membawa slogan “Saya Pancasila”. Tapi Yusril mengkritik keras:
“Dengan menyebut ‘Saya Pancasila’, maka perbuatan yang belum tentu sesuai dengan Pancasila dianggap Pancasilais.”

Pencabutan subsidi? Tidak Pancasilais.
Pemungutan pajak ugal-ugalan? Tidak Pancasilais.
Penggusuran rakyat miskin? Tidak Pancasilais.

Lantas, di mana letak Pancasila dalam kebijakan negara?

Era Soeharto, Pancasila digunakan untuk menggebuk kaum komunis. Era Jokowi, menurut Yusril, Pancasila digunakan untuk membenturkan kaum agamis. Ini bukan semangat Pancasila. Ini adalah penyalahgunaan ideologi.

Pancasila bukan alat untuk menilai siapa yang toleran dan siapa yang tidak. Ia adalah fondasi bersama, bukan senjata retorika.

Presiden harus memahami sejarah, bukan memodifikasinya. Pancasila bukan milik Soekarno, bukan milik nasionalis, bukan milik agamis. Ia milik semua. Ia lahir dari kompromi, bukan dari pidato.

Dan bangsa yang besar bukan bangsa yang pandai membuat slogan, tapi yang jujur menjaga jejak sejarahnya.

Catatan Redaksi: Pancasila bukan untuk diklaim, tapi untuk diamalkan. Bukan untuk dijadikan simbol, tapi untuk dijadikan sikap. Jika kita terus bermain di tataran kata-kata, maka Pancasila akan menjadi puisi kosong di tengah kebijakan yang tak berpihak.

“Pancasila bukan saya. Pancasila adalah kita. Dan kita harus jujur pada sejarahnya.”

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.