Kamis, 08 Juni 2017

“KPK Mendengar”; Simfoni Senja di Gedung Merah Putih


JANGKARKEADILAN, JAKARTA – Di bawah langit Kuningan yang mulai menggelap, ketika azan maghrib memecah sunyi dan aroma kolak menyatu dengan harapan, Gedung Merah Putih KPK menjadi panggung pertemuan para penjaga hukum negeri. Bukan sekadar berbuka puasa, tapi membuka tabir harapan: agar pemberantasan korupsi tak menjadi panggung sandiwara.

Rabu, 7 Juni 2017. Dalam acara bertajuk KPK Mendengar, hadir para tokoh hukum dan keamanan: Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kapolri Komjen Syafruddin, Jaksa Agung M Prasetyo, hingga pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lengkap. Seolah semesta hukum berkumpul, bukan untuk bersilat lidah, tapi bersilaturahmi.

Namun, di balik senyum dan sajian takjil, terselip tujuh gugatan halus dari Benny Kabur Harman kepada KPK. Bukan ancaman, tapi pengingat. Bukan intervensi, tapi harapan.

Tujuh Wasiat untuk KPK

  1. Praduga Tak Bersalah: Jangan buru-buru menghakimi. Biarkan hukum bicara, bukan headline media.
  2. Hindari Trial by Press: Jangan biarkan mikrofon menggantikan palu hakim.
  3. Jangan Tebang Pilih: Korupsi tak mengenal warna partai. Jangan biarkan hukum mengenalnya.
  4. Bangun Sinergi: KPK bukan solois. Ia harus bermain dalam orkestra penegak hukum.
  5. Master Outline Pemberantasan Korupsi: Karena tanpa peta, kapal pun bisa karam.
  6. Paradigma Baru: Efektif, efisien, terukur. Jangan hanya spektakuler.
  7. Pencegahan Lebih Utama: Karena mencegah lebih mulia daripada menangkap.

Komjen Syafruddin bicara soal soliditas. Jaksa Agung bicara soal sinergi. Semua sepakat: tantangan makin berat. Tapi publik bertanya: apakah sinergi ini akan menjadi simfoni atau hanya harmoni palsu?

Apakah “KPK Mendengar” berarti KPK akan tunduk? Atau justru makin tegak berdiri?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi dengan tenang. Kritik diterima, saran disimpan, dan janji ditegaskan: “Setiap kasus yang ditangani tidak akan berhenti.”

KPK, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo kala itu, diingatkan untuk tidak tebang pilih. Tapi publik tahu, tebang pilih bukan hanya soal siapa yang ditangkap, tapi siapa yang dibiarkan lolos.

Acara berbuka puasa itu mungkin hanya satu malam. Tapi pesan-pesan yang tersampaikan adalah bekal panjang. Di negeri yang korupsinya kadang lebih licin dari minyak goreng, KPK harus menjadi pelita. Bukan lilin yang mudah padam, tapi obor yang menyala meski angin politik terus berhembus.

Karena korupsi bukan sekadar kejahatan. Ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan.

 

Adv. Darius Leka, S.H., M.H.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar