Insting Presiden dan Bayang-Bayang Si Biru; Drama Hukum di Balik Isu Ijazah

"Saya percaya bahwa hukum harus menjadi pelita, bukan alat propaganda"

JANGKARKEADILAN, JAKARTA — Di panggung republik ini, terkadang kebenaran tak datang sebagai fakta, melainkan sebagai firasat. Dan dalam pusaran isu ijazah Presiden Joko Widodo, firasat itu datang dari sang Presiden sendiri: “Ada orang besar di balik ini.” Sebuah kalimat yang sempat dianggap sekadar retorika politik, kini perlahan menemukan bentuknya. Seperti kabut yang mulai menipis, siluet sang “orang besar” mulai tampak. Dan warna biru, tampaknya bukan sekadar warna langit.

Isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Jokowi bukanlah perkara baru. Namun, eskalasinya mencapai puncak ketika delapan orang, termasuk Roy Suryo, dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong. Mereka bukan sekadar warga biasa. Mereka adalah tokoh publik, akademisi, dan mantan pejabat yang membawa serta kredibilitas dan jaringan.

Namun, yang lebih menarik bukan siapa yang dituduh, melainkan siapa yang membela. Di balik layar, muncul nama-nama yang selama ini dikenal dekat dengan partai politik berwarna biru. Bahkan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan, secara terbuka menyebut bahwa “tokoh-tokoh Demokrat” berada di balik isu ini. Sebuah tudingan yang tentu tak datang tanpa amunisi: Joman mengklaim telah mengamankan 700 bukti.

Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mulai menghadapi proses hukum, sejumlah tokoh yang sebelumnya hanya bersuara dari kejauhan kini turun langsung ke gelanggang. Mereka membentuk tim hukum, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi, dan menuntut pencabutan pernyataan soal “orang besar”. Ironisnya, langkah hukum ini justru memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan besar yang merasa tersentil oleh ucapan Presiden.

Dalam dunia hukum, pembelaan adalah hak. Namun ketika pembelaan itu datang dari tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai oposisi politik, publik berhak bertanya: apakah ini murni pembelaan hukum, atau bagian dari skenario politik yang lebih besar?

Sebagai advokat, saya percaya bahwa hukum harus menjadi pelita, bukan alat propaganda. Namun dalam kasus ini, hukum tampak seperti panggung sandiwara, di mana aktor-aktornya memainkan peran ganda: sebagai pencari keadilan dan sekaligus pion politik.

Isu ijazah ini bukan lagi soal dokumen akademik. Ia telah menjelma menjadi alat delegitimasi, senjata politik, dan panggung pembuktian kekuasaan. Dan ketika “si biru” mulai muncul dalam narasi, kita tahu bahwa ini bukan sekadar drama hukum, tapi juga pertarungan narasi menjelang kontestasi kekuasaan.

Insting Presiden Jokowi, yang semula dianggap spekulatif, kini tampak seperti radar yang menangkap gelombang di balik layar. Ketika tokoh-tokoh besar mulai menunjukkan diri, ketika pembelaan hukum menjadi panggung politik, dan ketika warna biru menjadi petunjuk arah, publik pun mulai menyusun kepingan puzzle ini.

Dan kita, sebagai masyarakat hukum, tak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pembaca kritis, penanya yang tajam, dan penjaga agar hukum tak menjadi alat kekuasaan, tapi tetap menjadi pelindung kebenaran.

Darius Leka, S.H.

 

#ijazahdanbayangbiru #hukummenelusurbayang #turungunungsibiru #instingpresidentajam #timhukumatautimpolitik #roysuryodanbayangbesar #sibirudibalikijazah #advokatmelawannarasigelap #langitbirutapipenuhasap #kebenarantakperlutimhukum #siapadibaliktoga #bukansekadarijazah #jangkarkeadilan #foryou #fyp #edukasihukum #advokat #shdariusleka #darkalawoffice #jangkauanluas @semuaorang