Tito mengatakan, selain pemberantasan mafia tanah, ada sejumlah poin yang disepakati dalam MoU ini. Antara lain tentang sertifikasi aset-aset milik Polri. "Setelah itu mencegah masalah pungli di bidang pertanahan, ada upaya penegakan hukum dari tim saber pungli," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Tito menambahkan, dalam MoU ini pihaknya juga sepakat mendorong upaya mekanisme pencegahan dengan membenahi sistem dan prosedur kepengurusan sertifikat tanah, Sehingga nantinya dapat meminimalisasi praktik kecurangan di lapangan atau adanya mafia tanah. "Makanya kami tekankan jangan sampai terjadi (praktik kecurangan). Penindakan adalah upaya terakhir, ketika upaya pencegahan tidak bisa kita lakukan," tambah Tito.
Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menilai, mafia pertanahan sudah makin meresahkan. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Polri untuk memberantas praktik tersebut. "MoU ini dalam rangka bagaimana melayani masyarakat lebih baik, bagaimana kita mencegah mafia di bidang pertanahan yang sangat meresahkan, sangat banyak konflik," ucap Sofyan.
Dia mengatakan, dukungan dari Polri ini juga diharapkan dapat memberbaiki sistem kepengurusan sertifikat tanah, sehingga praktik kecurangan dan mafia tanah bisa dicegah. "Kami minta dukungan kepolisian, Saber Pungli, kita akan terus melakukan perbaikan sistem, mekanisme pencegahan internal. Tetapi nanti kalau terjadi pelanggaran, itu tindakan kepolisian," kata Sofyan.
_______________________________
Darius Leka,SH/ Sumber: liputan6.com/ Foto: (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar